Pemuja.com – Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Indonesia resmi bergabung dengan Board of Peace (BOP). Dewan internasional ini diklaim bertujuan mendorong perdamaian dan stabilisasi di Gaza.
Keputusan tersebut diambil setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam Board of Peace. Penandatanganan dilakukan di sela World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss.
Langkah ini menandai fase lanjutan keterlibatan Indonesia dalam upaya penyelesaian konflik Palestina. Indonesia kini tercatat sebagai salah satu dari 19 negara anggota Dewan Perdamaian tersebut.
Board of Peace dibentuk sebagai badan internasional baru. Fokus utamanya adalah pengawasan gencatan senjata, stabilisasi keamanan, dan rekonstruksi Gaza pascakonflik.
Dalam pelaksanaannya, Board of Peace akan bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dewan ini juga melibatkan sejumlah mitra internasional lain.
Selain pengamanan, Board of Peace disebut berperan mengawal pemulihan infrastruktur sipil Gaza. Pendekatan yang digunakan bersifat internasional dan terkoordinasi.
Pemerintah Indonesia menyatakan keikutsertaan ini dilandasi komitmen kemanusiaan. Fokusnya pada perlindungan warga sipil dan perdamaian berkelanjutan di Gaza.
Indonesia di Antara 19 Negara Anggota
Selain Indonesia, Board of Peace diisi negara dari berbagai kawasan. Di antaranya Hungaria, Argentina, Belgia, Mesir, dan Yordania.
Negara lain yang tercatat bergabung adalah Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, Pakistan, Qatar, Maroko, dan Mongolia.
Komposisi lintas kawasan ini disebut sebagai pendekatan multilateral alternatif. Langkah ini muncul di tengah stagnasi diplomasi global terkait konflik Gaza.
Pemerintah memandang kehadiran Indonesia sebagai peluang diplomasi kemanusiaan. Posisi Indonesia di isu Palestina juga dinilai semakin diperkuat.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen tersebut saat penandatanganan piagam.
“Indonesia selalu berada di garis depan dalam memperjuangkan perdamaian dan perlindungan warga sipil. Ini adalah bagian dari tanggung jawab moral kita,” ujar Prabowo.
Baca Juga : Prabowo Tandatangani Board of Peace di Davos
Dukungan Global, Kegelisahan Publik di Dalam Negeri
Keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace mendapat sambutan positif di forum global. Namun, reaksi berbeda muncul di dalam negeri.
Di media sosial, warganet mempertanyakan transparansi Board of Peace. Arah kepentingan geopolitik di balik pembentukannya juga dipersoalkan.
Kecurigaan publik mengarah pada latar belakang dewan tersebut. Board of Peace diketahui digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Fakta ini memicu kekhawatiran sebagian publik. Muncul dugaan adanya kepentingan Israel dalam agenda perdamaian Gaza.
Isu Iuran Rp16 Triliun dan Sikap Pemerintah
Polemik kemudian mengerucut pada isu biaya keanggotaan. Negara yang ingin menjadi anggota permanen diwajibkan menyetor dana besar.
Nilainya mencapai USD 1 miliar atau sekitar Rp16 triliun pada tahun pertama. Skema ini berbeda dengan keanggotaan biasa yang bersifat sukarela.
Hingga kini, pemerintah belum menjelaskan posisi Indonesia secara tegas. Belum ada kepastian apakah Indonesia akan tetap sebagai anggota biasa.
Tidak ada pula penjelasan terbuka soal kemungkinan menjadi anggota permanen. Konsekuensi anggaran dari opsi tersebut juga belum dipaparkan.
Ketidakjelasan ini memicu kritik publik terutama di media sosial. Komitmen kemanusiaan dinilai belum diiringi transparansi kebijakan.
Tanpa kejelasan status dan implikasi fiskal, Board of Peace berisiko dipersepsikan mahal. Publik menuntut kejujuran sejak awal.
Baca Juga : Prabowo Pamerkan Danantara di World Economic Forum 2026
Transparansi Jadi Ujian Awal Diplomasi Prabowo
Ketiadaan data resmi membuat polemik terus berlanjut. Board of Peace dinilai berpotensi menjadi proyek diplomasi yang sarat kepentingan.
Di tengah tekanan ekonomi dan berbagai kebutuhan dalam negeri, publik menuntut kejelasan menuntut kepastian arah kebijakan luar negeri.
Pertanyaan krusial pun mengemuka. Jika perdamaian menjadi tujuan utama, mengapa skema pembiayaan masih abu-abu?
Tanpa transparansi, niat baik di panggung dunia berisiko menimbulkan kecurigaan di dalam negeri. Board of Peace pun menjadi ujian awal diplomasi pemerintahan Prabowo ke depan.
Leave a comment