Home Berita Prabowo Umumkan Aturan Baru, Ekspor Sawit hingga Batu Bara Wajib Lewat BUMN
BeritaNasional

Prabowo Umumkan Aturan Baru, Ekspor Sawit hingga Batu Bara Wajib Lewat BUMN

Share
Share

Pemuja.com – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA), Rabu (20/5/2026). Aturan baru itu mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah.

Kebijakan tersebut diumumkan Prabowo saat menghadiri rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Pemerintah menilai aturan itu penting untuk memperkuat pengawasan ekspor komoditas nasional.

Sawit hingga Batu Bara Jadi Prioritas

Prabowo menyebut komoditas yang akan lebih dulu diatur meliputi minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau fero alloy. Penjualan ekspor komoditas tersebut nantinya wajib dilakukan melalui BUMN sebagai pengekspor tunggal.

Menurut Prabowo, BUMN yang ditunjuk akan berperan sebagai fasilitas pemasaran atau marketing facility. Hasil penjualan ekspor nantinya tetap diteruskan kepada pelaku usaha pengelola komoditas tersebut.

Pemerintah Ingin Perketat Pengawasan Ekspor

Pemerintah menilai aturan baru ini dapat mempermudah pengawasan arus ekspor sumber daya alam Indonesia. Selain itu, kebijakan tersebut disebut dapat membantu mencegah praktik transfer pricing dan pelarian devisa hasil ekspor.

Prabowo mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan hasil sumber daya alam memberikan manfaat lebih besar bagi negara dan masyarakat.

Pelaku Industri Soroti Dampak Kebijakan

Di sisi lain, sejumlah pelaku industri mulai menyoroti dampak aturan tersebut terhadap pasar ekspor. Beberapa eksportir sawit menilai skema ekspor melalui satu pintu BUMN berpotensi mengganggu jaringan pasar yang selama ini telah dibangun pelaku usaha.

Kebijakan ini juga langsung ditangkap negatif oleh pasar. IHSG tercatat sempat melemah cukup dalam pada perdagangan hari ini karena investor khawatir meningkatnya intervensi pemerintah dapat menambah birokrasi dan menekan iklim usaha.

Kini pemerintah menghadapi tantangan untuk membuktikan bahwa aturan baru tersebut benar-benar mampu memperkuat pengawasan ekspor tanpa memicu ketidakpastian baru bagi dunia usaha dan pasar keuangan nasional.

Baca Artikel Lainnya :

Share

Leave a comment

Tinggalkan Balasan

Advertorial

Satu Link untuk Semua: Cara Kreator dan Pelaku Usaha Kecil Merapikan Kehadiran Online dengan Uniqunia

Coba lihat bio Instagram atau TikTok Anda sekarang. Berapa banyak alat yang Anda pakai hanya untuk membagikan tautan, menjual produk, menerima dukungan penggemar,...

Mecca Fried Chicken, Restoran Halal dengan Semangat Kemanusiaan untuk Palestina

Pemuja.com – Grup perusahaan food & beverage lokal, Inspirasi Bisnis Nusantara (IBN), resmi meluncurkan Mecca. Mecca, sebuah family fast food restaurant halal yang...

Related Articles

GTA 6 Akhirnya Rilis: Skor 99 di Metacritic, Estimasi Rekor Penjualan, dan Hal yang Perlu Anda Tahu

Setelah penantian panjang, Grand Theft Auto VI resmi meluncur. Ini adalah seri...

Ketika Pramono Tetapkan UMP Rp6,13 Juta, Pengusaha dan Buruh Sama-Sama Protes

Pemuja.com – Pro dan kontra mewarnai penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI...

Ironi! Ketika Komdigi Takedown Konten Kritik, Google Malah Hapus 19 Ribu Kanal Pro-Pemerintah

Pemuja.com – Mengejutkan! Google menghapus 19.372 kanal YouTube berbahasa Indonesia yang menyebarkan...

UU Perampasan Aset Tuai Kritik, Kekayaan Tidak Wajar Justru Tak Diatur

Pemuja.com – Setelah dinanti-nanti selama 18 tahun, DPR RI akhirnya mengesahkan UU...