Pemuja.com – Seperti kisah drama Korea yang penuh konflik dan kejutan, hubungan antara Dedi Mulyadi (KDM) dan pabrik Aqua di Subang kini menjadi serial panjang yang terus bergulir, tersiar di channel sosmed KDM.
Di balik aksi sidak dan perdebatan publik, tersimpan persoalan lebih mendasar: soal tata kelola air, tanggung jawab sosial, dan lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap sumber daya publik.
Sidak Awal: Temuan Truk Overload
Kisah ini bermula pada 20 Oktober 2025, saat KDM melakukan inspeksi mendadak ke pabrik Aqua di Subang. Ia menemukan truk-truk besar pengangkut air mineral dengan muatan jauh melebihi batas yang diizinkan.
Dari hasil pengamatan, kendaraan yang seharusnya membawa maksimal lima ton air, ternyata bisa memuat hingga dua kali lipatnya.
KDM langsung menyoroti dampak nyata di lapangan: jalan provinsi yang baru diperbaiki dengan dana rakyat kini kembali rusak. “Jalan yang saya bangun untuk masyarakat, bukan untuk dihancurkan oleh kendaraan industri yang overload,” katanya tegas.
Sidak ini menjadi simbol kritik terhadap praktik bisnis yang abai terhadap tanggung jawab sosial. Perusahaan menikmati keuntungan, sementara masyarakat harus menanggung kerusakan fasilitas umum akibat aktivitas industri mereka.
Temuan Berikutnya : Air dari Sumur Bor
Beberapa hari setelah sidak pertama, KDM menemukan fakta lain yang lebih serius. Air yang digunakan untuk produksi ternyata bukan dari mata air alami pegunungan, melainkan dari sumur bor dalam. Temuan ini memunculkan banyak pertanyaan.
Selama ini masyarakat mengenal Aqua sebagai air pegunungan yang murni. Namun kenyataannya, sumber air tersebut diambil dari tanah dalam yang semestinya dikelola dengan ketat dan berizin resmi.
KDM mempertanyakan, apakah izin eksploitasi air tanah ini sudah sesuai dengan ketentuan, dan apakah pengambilannya tidak merugikan warga sekitar?
Ironisnya, di sekitar pabrik besar yang memproduksi air dalam jumlah masif, masih banyak warga yang kesulitan air bersih. Debit sumur warga mulai menurun, dan sebagian bahkan harus membeli air untuk kebutuhan sehari-hari.
Temuan Selanjutnya : Ada Dana Rp600 Juta Mengalir per Bulan
Episode berikutnya datang dengan isu yang tak kalah mengejutkan. KDM mengungkap bahwa perusahaan melakukan setoran dana ke berbagai lembaga pengelola air, salah satunya ke PDAM dengan angka yang fantastis, sekitar Rp600 juta per bulan.
Menurut mereka, pembayaran ini sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu, tetapi hingga kini tidak jelas bagaimana dana tersebut digunakan.
Jika air yang diambil berasal dari sumur bor milik perusahaan, mengapa PDAM menerima dana setoran? Bukankah PDAM berperan mendistribusikan air kepada masyarakat?
KDM menilai ada ketimpangan yang nyata. Di satu sisi, uang besar mengalir setiap bulan. Namun di sisi lain, warga sekitar pabrik masih harus bertahan hidup tanpa akses air layak karena belum mendapat pelayanan PDAM.
KDM bahkan menemukan warga yang harus mandi menggunakan air sawah karena tidak ada saluran air bersih di tempat mereka.
“Kalau memang ada dana ratusan juta setiap bulan, kenapa tidak dipakai untuk membangun saluran air bagi rakyat sekitar?” tanyanya. Sebuah kritik yang menohok.
Pemerintah Daerah dan Celah Pengawasan
Kisah ini pun membuka bab baru tentang lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya alam.
Hingga kini belum ada penjelasan resmi tentang dasar hukum pembayaran tersebut, juga belum ada audit terbuka mengenai pengelolaan air tanah di wilayah Subang.
Ketiadaan transparansi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tampak seperti penonton, bukan pengawas.
Semoga drama ini tidak berhenti pada viralnya video sidak, tetapi menjadi momentum untuk menata ulang tata kelola air dan memperkuat tanggung jawab sosial perusahaan. Tidak hanya di Subang, tapi seluruh Indonesia.
Dan semoga pula, kisah ini bukan sekadar pengalihan isu dari dana Pemda Jabar sebesar Rp 3,8 triliun yang sempat mengendap di giro pemerintah daerah sebelum dibongkar oleh Purbaya.
Leave a comment