Pemuja.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan bahwa hingga November 2025, masih terdapat 36 kecamatan di Indonesia yang belum memiliki puskesmas.
Fakta ini mencuat dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, menyoroti kesenjangan akses layanan kesehatan primer di sejumlah wilayah.
Ketimpangan Akses dan Beban Puskesmas
Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, menyampaikan bahwa Indonesia memiliki sekitar 10.300 puskesmas yang tersebar di berbagai daerah. Namun, distribusinya belum merata.
Sebanyak 2.652 puskesmas berada di wilayah Daerah Terpencil, Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK), yang sering kali memiliki akses sulit dan jarak tempuh lebih dari dua jam dari desa terdekat.
Lebih lanjut, Maria mengungkapkan bahwa 160 kabupaten/kota memiliki rasio penduduk terhadap pusat kesehatan yang melebihi standar ideal, yaitu satu puskesmas untuk 30.000 penduduk.
Hal ini menunjukkan bahwa banyak pusat kesehatan mengalami kelebihan beban pelayanan, terutama di wilayah padat penduduk atau minim fasilitas.
Rencana Pemerintah: Bangun 2.082 Puskesmas Baru
Menanggapi ketimpangan ini, pemerintah menargetkan pembangunan 2.082 puskesmas baru hingga tahun 2029.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat layanan kesehatan primer dan menjangkau wilayah yang selama ini belum terlayani secara optimal.
Pembangunan pusat kesehatan baru akan difokuskan pada daerah yang belum memiliki fasilitas, serta wilayah berasio penduduk tinggi terhadap jumlah puskesmas.
Selain itu, peningkatan kualitas dan kapasitas pusat kesehatan di daerah DTPK juga menjadi prioritas, termasuk penyediaan tenaga kesehatan dan sarana transportasi yang memadai.
Tantangan dan Harapan
Ketiadaan puskesmas di 36 kecamatan bukan sekadar angka, melainkan cerminan tantangan besar dalam pemerataan layanan kesehatan.
Akses terhadap layanan primer seperti imunisasi, pemeriksaan ibu hamil, dan penanganan penyakit menular sangat bergantung pada keberadaan fasilitas tersebut.
Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan fasilitas tersebut tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga kualitas dan keberlanjutan.
Kolaborasi lintas sektor, dukungan anggaran, serta partisipasi masyarakat lokal menjadi kunci dalam mewujudkan sistem kesehatan yang inklusif dan merata.
Dengan komitmen dan langkah strategis yang tepat, harapan akan akses kesehatan yang adil dan merata di seluruh pelosok Indonesia bukanlah hal yang mustahil.
Baca Artikel Lainnya
- Nadiem Jalani Sidang Perdana Banding Kasus Chromebook
- 112 Korban Serangan Israel Dimakamkan Massal di Gaza
- PM Thailand Kunjungi Indonesia, Prabowo Terima Baret Merah
- Kejagung: Pemilik Emas 74 Kg di Kasus Febrie Akan Diungkap
- Resmi! Tarif Transjabodetabek Blok M–Bandara Soetta Jadi Rp15.000. Mulai Kapan?
Leave a comment