Pemuja.com – Kasus dugaan keracunan setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di sejumlah daerah. Dalam tiga hari pertama September 2026, hampir 2.000 orang dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap menu MBG.
Kasus tersebut terjadi sejak Selasa (1/9/2026) hingga Kamis (3/9/2026). Sebagian besar korban merupakan siswa dan santri.
Berdasarkan laporan dari sejumlah daerah, sedikitnya 1.768 orang terdampak. Angka tersebut berasal dari kasus di Sidoarjo, Rembang, Agam, Nganjuk, dan Sleman.
Ratusan Siswa dan Santri Terdampak
Kasus dengan jumlah korban besar terjadi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sebanyak 730 orang dari Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, dilaporkan mengalami gejala setelah menyantap menu MBG.
Sebagian korban sempat mendapat perawatan di fasilitas kesehatan. Hingga Kamis (3/9), sebanyak 706 orang telah diperbolehkan pulang untuk menjalani perawatan jalan.
Kasus serupa kemudian muncul di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Sebanyak 750 warga SMAN 1 Lasem, terdiri dari 725 siswa dan 25 guru, mengalami diare dan keluhan kesehatan lainnya pada Kamis.
Para siswa kemudian dipulangkan setelah banyak yang mengalami mual dan diare. Pihak sekolah sebelumnya juga menemukan sebagian ayam bakar dalam menu MBG dalam kondisi berlendir.
Meski demikian, penyebab pasti gangguan kesehatan di Rembang masih dalam pemeriksaan. Puskesmas setempat belum memastikan bahwa seluruh keluhan tersebut disebabkan oleh makanan MBG.
Kasus Menyebar Di Daerah Lain
Selain Sidoarjo dan Rembang, gangguan kesehatan juga dilaporkan di beberapa daerah lain.
Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sebanyak 276 siswa dan guru dilaporkan mengalami gangguan kesehatan. Keluhannya meliputi sakit kepala, sakit perut, mual, hingga demam.
Pemerintah daerah kemudian menghentikan sementara distribusi MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pasia Laweh. Sampel makanan juga diperiksa di laboratorium untuk mencari penyebab gangguan kesehatan.
Sementara di Nganjuk, Jawa Timur, sebanyak 49 siswa dilaporkan mengalami gejala setelah menyantap menu MBG.
Di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sedikitnya 29 orang juga mengalami gejala setelah mengonsumsi makanan MBG. Pemerintah setempat melakukan pemeriksaan terhadap sampel makanan dan sanitasi SPPG terkait.
Jika seluruh laporan tersebut dijumlahkan, terdapat sekitar 1.768 orang yang mengalami gangguan kesehatan dalam tiga hari pertama September. BBC News Indonesia kemudian merangkum perkembangan tersebut sebagai kasus yang melibatkan hampir 2.000 orang, dengan mayoritas korban merupakan anak-anak.
Baca Juga : Garuda GA604 Pecah Ban, Berhasil Mendarat Selamat di Makassar
BGN Soroti Pelanggaran SOP
Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya mengungkap adanya persoalan dalam proses distribusi makanan MBG di Sidoarjo.
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana mengatakan terdapat ketidakdisiplinan dalam penerapan standar operasional prosedur (SOP).
Makanan MBG seharusnya segera didistribusikan setelah proses memasak. Namun, dalam kasus Sidoarjo, makanan disebut berada di luar ketentuan waktu distribusi.
BGN menyebut makanan yang tidak menggunakan pengawet lebih mudah mengalami pembusukan dan memungkinkan bakteri berkembang apabila penanganannya tidak sesuai prosedur.
Evaluasi Program MBG
Rentetan kasus tersebut kembali menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan keamanan pangan dalam program MBG.
Pemerintah melalui BGN melakukan penghentian sementara terhadap sejumlah SPPG yang berkaitan dengan kasus dugaan keracunan. Pemeriksaan sampel makanan dan evaluasi proses pengolahan juga dilakukan untuk mengetahui penyebab gangguan kesehatan.
Di sisi lain, kasus-kasus tersebut belum seluruhnya dapat dipastikan sebagai keracunan akibat MBG. Sejumlah pemerintah daerah masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dan investigasi kesehatan.
Dengan munculnya kasus di beberapa daerah dalam waktu berdekatan, pengawasan mulai dari pemilihan bahan makanan, proses memasak, penyimpanan, hingga distribusi menjadi perhatian penting.
Program MBG sendiri ditujukan untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama anak-anak. Karena itu, keamanan makanan menjadi faktor utama yang harus dipastikan agar program tersebut tidak justru menimbulkan risiko kesehatan bagi penerima manfaat.
Jika tidak bisa menjamin kesehatan penerimanya, apakah sudah selayaknya program ini dihentikan?
Baca Artikel Lainnya :
- 5 Parpol Tanggapi Putusan MK soal Ijazah Gibran
- MotoGP Indonesia 2026 Akhir Pekan Ini, Persaingan Martin dan Marquez Sangat Terasa
- Tabrakan Beruntun Kembali Terjadi di Tol Cipularang KM 91, 15 Kendaraan Terlibat
- 81 Pesawat Militer AS Rusak atau Hilang dalam Perang Iran
- Biaya Haji 2027 Resmi Tembus Rp98,4 Juta
Leave a comment