Pemuja.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan dipaksakan berjalan di wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala BGN Sudaryono mengatakan penyaluran MBG akan mengikuti keputusan pemerintah daerah terkait aktivitas belajar mengajar di sekolah. Jika sekolah diliburkan karena kondisi karhutla, distribusi MBG juga akan dihentikan sementara.
Pernyataan tersebut disampaikan Sudaryono setelah menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis (3/9/2026).
MBG Mengikuti Kebijakan Sekolah
Sudaryono menjelaskan BGN tidak memiliki kebijakan untuk memaksa sekolah tetap dibuka hanya demi menjalankan program MBG.
Kewenangan mengenai aktivitas sekolah berada pada pemerintah daerah. Untuk jenjang SMA, keputusan berada di tingkat pemerintah provinsi. Sementara SD dan SMP menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota.
Dengan demikian, ketika pemerintah daerah menetapkan sekolah libur akibat karhutla, pelaksanaan MBG akan menyesuaikan keputusan tersebut.
Makanan Sudah Terlanjur Disiapkan
BGN juga memberikan penjelasan mengenai munculnya informasi siswa atau orang tua diminta mengambil makanan MBG ketika sekolah sudah diliburkan.
Menurut Sudaryono, kondisi tersebut dapat terjadi apabila keputusan meliburkan sekolah baru diumumkan setelah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyelesaikan persiapan makanan.
Dapur SPPG sebelumnya telah membeli bahan makanan, melakukan persiapan, hingga memasak makanan untuk kebutuhan siswa. Karena makanan sudah terlanjur diproduksi, distribusi pada hari tersebut tetap dilakukan.
Namun, untuk hari berikutnya, penyaluran MBG dihentikan apabila sekolah masih diliburkan. “Begitu libur, kemudian MBG mengikuti,” ujar Sudaryono.
Baca Juga : Hampir 2.000 Anak Diduga Keracunan MBG dalam Tiga Hari
Sebelumnya MBG Sempat Disalurkan
Kebijakan penghentian sementara ini sebelumnya juga telah disampaikan BGN pada akhir Agustus 2026. BGN memastikan distribusi MBG di sekolah terdampak karhutla dihentikan mengikuti kebijakan penutupan sekolah.
Pada kondisi tertentu, BGN juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan satuan tugas bencana untuk menentukan mekanisme distribusi. Hal tersebut terutama dilakukan ketika makanan sudah terlanjur disiapkan oleh dapur SPPG sebelum keputusan libur sekolah diterbitkan.
Keselamatan Siswa Jadi Pertimbangan
Karhutla di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan menyebabkan munculnya kabut asap yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar.
Pemerintah juga melakukan berbagai langkah untuk mengurangi dampak paparan asap terhadap masyarakat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah telah mendistribusikan lebih dari 5 juta masker ke wilayah terdampak untuk mengurangi paparan partikel berbahaya, khususnya PM2.5.
BGN menegaskan program MBG tidak boleh menjadi alasan untuk mempertahankan kegiatan sekolah ketika pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan libur akibat kondisi karhutla.
Penyaluran makanan akan kembali menyesuaikan dengan aktivitas sekolah setelah kondisi dinilai memungkinkan dan kegiatan belajar mengajar kembali berjalan.
Baca Artikel Lainnya :
- 5 Parpol Tanggapi Putusan MK soal Ijazah Gibran
- MotoGP Indonesia 2026 Akhir Pekan Ini, Persaingan Martin dan Marquez Sangat Terasa
- Tabrakan Beruntun Kembali Terjadi di Tol Cipularang KM 91, 15 Kendaraan Terlibat
- 81 Pesawat Militer AS Rusak atau Hilang dalam Perang Iran
- Biaya Haji 2027 Resmi Tembus Rp98,4 Juta
Leave a comment