Pemuja.com – Premanisme masih jadi masalah serius di Indonesia. Tidak hanya dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu, tapi kini juga banyak preman yang berlindung di balik nama organisasi masyarakat (ormas). Mereka sering menggunakan atribut ormas untuk melakukan pemalakan, intimidasi, bahkan mengganggu usaha masyarakat.
Modusnya bisa halus, bisa juga terang-terangan. Namun yang pasti, kehadiran mereka membuat banyak pelaku usaha merasa tidak aman. Dari sektor kecil hingga industri besar ikut terdampak. Preman berkedok ormas ini ikut menciptakan ketakutan dan ketidakpastian hukum di masyarakat.
Premanisme Ganggu Aktivitas Ekonomi dan Investasi
Hal ini berakibat banyaknya investor yang enggan menanamkan modalnya di Indonesia. Iklim usaha pun jadi terganggu, karena para investor merasa tidak aman dan hukum dianggap lemah.
Tidak hanya merusak reputasi daerah, tapi juga citra negara secara keseluruhan. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa memperburuk perekonomian nasional.
Langkah Tegas Presiden Prabowo Subianto
Menanggapi masalah ini, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Polri untuk mengambil tindakan tegas. Pemerintah pun membentuk Satgas Terpadu Penanganan Premanisme di bawah koordinasi Kemenko Polhukam.
Satgas ini dibentuk untuk menjamin rasa aman masyarakat dan memberi kepastian hukum bagi para pengusaha.
Operasi Pekat: Upaya Serius Polri Berantas Premanisme
Kapolri Listyo Sigit Prabowo juga sudah menjalankan Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) sejak 1 Mei 2025. Operasi ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, dengan tujuan membongkar jaringan pelaku premanisme dan menindak mereka dengan tegas, tanpa pandang bulu.
Masyarakat sangat berharap tindakan ini tidak hanya jadi formalitas. Banyak kasus premanisme yang justru dibiarkan karena adanya oknum aparat yang “bermain” di balik layar. Oleh sebab itu, komitmen aparat sangat penting agar rakyat bisa kembali percaya pada hukum.
Terbukti, kini berbagai bentuk premanisme seperti juru parkir liar, mata elang hingga ormas disikat dan digelandang ke sel oleh pihak berwajib.
Pemberantasan premanisme tidak bisa selesai hanya dengan operasi sesaat. Perlu reformasi menyeluruh, mulai dari penegak hukum, sistem peradilan, hingga pengelolaan ruang publik.
Dengan kerja sama semua pihak, premanisme bisa diberantas, dan Indonesia akan jadi tempat yang lebih aman untuk berusaha dan hidup.
- Utang Kopdes Capai Rp240 Triliun, Purbaya Pastikan Cicilan Tepat Waktu
- Kebakaran Bromo Meluas hingga 80 Hektare, Akses Dibatasi
- Putusan Praperadilan Roy Suryo Jilid III Dibacakan Hari Ini
- Sidang Praperadilan Febrie Adriansyah Digelar 18 Agustus 2026
- Nadiem Jalani Sidang Perdana Banding Kasus Chromebook
Leave a comment