Pemuja.com – Pengakuan Australia terhadap Palestina akan resmi di umumkan dalam Sidang Umum PBB ke-80 bulan depan.
Keputusan ini bukan sekadar pernyataan diplomatik, melainkan penegasan moral di tengah krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza.
Perdana Menteri Anthony Albanese menyebut pengakuan ini sebagai “harapan terbaik umat manusia untuk memutus siklus kekerasan di Timur Tengah.”
Langkah tersebut menempatkan Australia dalam jajaran negara-negara Barat yang mulai menggeser posisi tradisional mereka terhadap konflik Israel-Palestina.
Bersama Prancis, Kanada, Inggris, dan Malta, Australia menjadi bagian dari Deklarasi New York sebuah konsensus baru yang menyerukan implementasi solusi dua negara sebagai jalan keluar dari konflik berkepanjangan.
Krisis Gaza dan Desakan Publik Dalam Negeri
Sejak akhir 2023, serangan Israel ke Gaza telah menewaskan puluhan ribu warga sipil dan memicu blokade total terhadap bantuan kemanusiaan.
Di Australia, gelombang demonstrasi besar-besaran terjadi. Ratusan ribu warga turun ke jalan, menuntut pemerintah menghentikan perdagangan senjata dengan Israel dan mengakui hak Palestina untuk merdeka.
Tekanan publik ini menjadi katalis bagi perubahan sikap pemerintah. Albanese, yang sebelumnya berhati-hati, akhirnya menyatakan bahwa “solusi dua negara bukan hanya visi diplomatik, tetapi kewajiban moral.” Pernyataan itu menjadi titik balik dalam kebijakan luar negeri Canberra.
Amerika Tekan Australia Untuk Membatalkan Pengakuan
Langkah Australia tidak terjadi dalam ruang hampa. Amerika Serikat, sebagai sekutu utama, segera merespons dengan tekanan diplomatik.
Pejabat tinggi dari Departemen Luar Negeri AS melakukan serangkaian pertemuan tertutup dengan diplomat Australia, memperingatkan bahwa pengakuan terhadap Palestina akan “mengganggu koordinasi intelijen regional” dan “merusak solidaritas Barat.”
Gedung Putih bahkan mengirimkan pesan langsung kepada Albanese, menyatakan bahwa keputusan tersebut bisa berdampak pada kerja sama pertahanan dan perdagangan bilateral.
Beberapa anggota Kongres mengancam akan meninjau kembali perjanjian ekspor teknologi militer ke Australia.
Namun, Australia tidak bergeming. Menteri Luar Negeri Penny Wong menegaskan bahwa “Australia tidak akan membiarkan kebijakan luar negerinya ditentukan oleh tekanan eksternal, bahkan dari sekutu terdekat sekalipun.”
Syarat Pengakuan dan Komitmen Palestina
Pengakuan Australia terhadap Palestina bukan tanpa syarat. Pemerintah menyatakan bahwa Hamas tidak boleh memainkan peran dalam pemerintahan Palestina masa depan. Sebagai gantinya, Otoritas Palestina telah berkomitmen untuk:
- Mengakui hak Israel untuk hidup damai
- Melakukan demiliterisasi
- Menyelenggarakan pemilu demokratis
Langkah ini menunjukkan bahwa pengakuan bukan sekadar simbolik, tetapi bagian dari strategi diplomatik yang menuntut akuntabilitas dari kedua belah pihak.
Kecaman Israel Dan Dukungan Asia Tenggara
Israel merespons dengan keras. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencabut visa diplomat Australia di Tepi Barat dan membatalkan kunjungan pejabat Israel ke Canberra.
Ia menuduh Australia “menyerah pada tekanan jalanan dan mendukung antisemitisme terselubung.”
Sebaliknya, negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia menyambut langkah Australia sebagai bentuk keberanian moral.
Di Eropa, beberapa parlemen menyatakan dukungan terhadap keputusan Australia, menyebutnya sebagai “langkah yang seharusnya sudah lama diambil oleh negara-negara demokratis.”
Australia telah memilih jalan yang tidak mudah. Di tengah tekanan diplomatik dari Washington, ancaman pembalasan dari Tel Aviv, dan risiko keretakan dalam aliansi Barat.
Australia tetap teguh pada prinsipnya, bahwa pengakuan terhadap Palestina adalah bagian dari komitmen terhadap keadilan, hukum internasional, dan hak asasi manusia.
Langkah ini bukan hanya soal status kenegaraan. Ia adalah pernyataan bahwa kebijakan luar negeri tidak boleh tunduk pada tekanan, melainkan harus berpijak pada nilai.
Di tengah krisis global, suara dari Australia kini bergema sebagai penanda bahwa keberanian moral masih punya tempat dalam diplomasi dunia.
Leave a comment