Home Berita APBN 2026 Disahkan!
BeritaBusinessNasional

APBN 2026 Disahkan!

Share
APBN 2026 Disahkan
APBN 2026 Disahkan
Share

Pemuja.com – Sidang Paripurna DPR RI pada Selasa, 23 September 2025, menjadi momentum penting bagi perjalanan ekonomi Indonesia. Dalam rapat yang dihadiri 293 anggota dewan, DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menjadi Undang-Undang. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa hadir mewakili Presiden dalam sidang tersebut.

Postur APBN 2026

APBN 2026 disusun dengan struktur yang ambisius. Pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.153,6 triliun, yang bersumber dari penerimaan pajak serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sementara itu, belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk belanja kementerian/lembaga, belanja non-K/L, serta transfer ke daerah. Dengan komposisi ini, APBN 2026 diproyeksikan mengalami defisit Rp689,1 triliun, atau sekitar 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Dalam pidatonya, Menteri Keuangan menekankan bahwa APBN 2026 harus menjadi instrumen yang efektif untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Ia menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah dan DPR dalam memastikan anggaran benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat.

Menkeu juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat alokasi pendidikan serta meningkatkan transfer ke daerah.

Defisit yang lebih besar dibandingkan rencana awal, menurutnya, masih berada dalam batas aman di bawah 3 persen PDB.

Tanggapan DPR

DPR menyambut baik penjelasan pemerintah, namun tetap memberikan beberapa catatan penting. Badan Anggaran DPR menekankan perlunya penyesuaian postur APBN, terutama dengan menambah alokasi untuk sektor pendidikan dan belanja daerah.

Meski menyetujui defisit yang melebar menjadi 2,68 persen, DPR menekankan pentingnya disiplin fiskal agar tidak membebani generasi mendatang.

Harapan Publik

Dengan disahkannya APBN 2026, masyarakat berharap anggaran negara dapat dikelola lebih efektif. Setiap rupiah diharapkan mampu mendukung pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta menjaga daya beli di tengah tantangan ekonomi global.

Baca Artikel Lainnya :

Share

Leave a comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Don't Miss

Bukan Cuma di Indonesia, Kini Singapura Usut Perusahaan Terkait Karhutla

Pemuja.com – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia kini merambah perusahaan yang berkantor atau terdaftar di Singapura. Pemerintah Singapura meminta keterangan...

Kalteng Jadi Provinsi dengan Kualitas Udara Terburuk di Indonesia

Pemuja.com – Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi provinsi dengan kualitas udara terburuk di Indonesia di tengah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih melanda...

Related Articles

Bursa Wapres Memanas, Ini Deretan Nama yang Mulai Mencuat

Pemuja.com – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden membuka...

Pajak Kurang Rp514 Triliun, Menkeu Minta Rakyat Bantu Pemerintah

Pemuja.com – Mengejutkan, bak petir di siang bolong, tiba-tiba Menteri Keuangan Suahasil...

Mundur dari Wapres, Gibran Berhak Dapat Fasilitas Pensiun

Pemuja.com – Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden...

Gibran Resmi Mundur dari Wapres, Beri Pesan Perpisahan

Pemuja.com – Gibran Rakabuming Raka resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil...