Pemuja.com – Ditengah banyaknya tuntutan penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG), kini program tersebut kembali menjadi sorotan. Bukan hanya karena besarnya anggaran yang disiapkan pemerintah untuk 2027, tetapi juga karena rentetan kasus dugaan keracunan yang kembali terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Kasus tersebut bahkan menelan korban keracunan hingga ribuan orang di berbagai daerah dalam beberapa hari terakhir ini. Laporan terbaru menyebut hampir 2.000 orang, mayoritas pelajar, mengalami gangguan kesehatan dalam rentetan kejadian yang terjadi pada awal September.
Di Jawa Timur, situasinya menjadi perhatian serius. Dalam rentang tiga hari, sejak 1 hingga 3 September 2026, tercatat 1.111 pelajar, santri, dan guru terdampak dugaan keracunan MBG di Sidoarjo, Nganjuk, dan Mojokerto.
Kasus paling besar terjadi di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo. Jumlah korban yang sebelumnya dilaporkan ratusan kemudian terus bertambah. Data Dinas Kesehatan Sidoarjo mencatat 748 orang terdampak hingga Jumat (4/9).
Rentetan kasus inilah yang membuat pembahasan mengenai keamanan MBG kembali memanas di DPR.
DPR Pertanyakan Anggaran MBG 2027
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN), besarnya anggaran MBG 2027 menjadi salah satu perhatian.
BGN mengajukan anggaran sekitar Rp240,20 triliun untuk 2027. Sebagian besar anggaran tersebut dialokasikan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional, termasuk pelaksanaan MBG.
Di tengah rencana anggaran yang sangat besar tersebut, DPR meminta BGN memastikan persoalan keamanan pangan tidak kembali berulang.
Sebab, semakin luas program dijalankan, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah memastikan makanan yang diterima anak-anak benar-benar aman dikonsumsi.
Baca Juga : Bandara Soetta Belum Dibuka, 1.039 Penerbangan dan 166 Ribu Penumpang Terdampak
Tuntut Jika Keluarganya Jadi Korban
Salah satu sorotan paling keras datang dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris.
Charles mempertanyakan bentuk tanggung jawab BGN dan SPPG terhadap keluarga yang anaknya menjadi korban dugaan keracunan MBG.
Ia bahkan menyatakan bahwa apabila anaknya sendiri menjadi korban, dirinya akan mengambil langkah hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.
“Ini beruntung dan bersyukur ya, orang-orang tua murid yang anaknya menjadi korban sepertinya baik-baik nih. Enggak ada yang gugat. Kalau saya, Pak, saya gugat, Pak. Saya gugat SPPG, saya gugat BGN, saya minta ganti kerugian. Bukan hanya karena masalah kesehatan yang sudah ditimbulkan, masalah emosional, masalah trauma, dan lain sebagainya”, tegasnya.
Menurutnya, pemerintah perlu memiliki mekanisme kompensasi yang jelas apabila kasus serupa kembali terjadi.
Pernyataan Mitra SPPG soal Makanan Basi Viral
Di tengah polemik tersebut, publik juga dibuat heboh oleh video pernyataan mitra SPPG dalam forum dengar pendapat di Tana Toraja yang viral di media sosial.
Dalam forum tersebut, muncul pernyataan yang mempertanyakan mengapa makanan yang disebut sudah basi masih dimakan oleh penerima manfaat.
“Kalau sudah tahu basi, kenapa masih dimakan, Adek?” atau “Kalau sudah tahu bau, kenapa masih dimakan, Tabe’?”
Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Louice Cristiana Mangontan (perwakilan yayasan mitra SPPG) dan langsung menuai kritik warganet.
Publik mempertanyakan logika pernyataan tersebut, apakah tercetus tanpa dipikirkan secara matang, atau memang kapasitas pemikirannya yang rendah?
Sebab, pemeriksaan kualitas dan kelayakan makanan seharusnya menjadi bagian mendasar dari tanggung jawab penyedia makanan sebelum hidangan dibagikan kepada penerima manfaat.
Baca Juga : Kopdes Mulai Bayar Utang September, Kok Desa yang Menanggung?
Anggaran Besar Namun Tak Sejalan dengan Pengawasan
Kasus keracunan yang berulang menjadi tantangan serius bagi pemerintah. Program MBG memang memiliki tujuan baik, tetapi pelaksanaannya harus dibarengi pengawasan dan sistem pertanggungjawaban yang jelas.
Anggaran hingga ratusan triliun rupiah harus diikuti standar keamanan pangan yang ketat, mulai dari pemilihan bahan, proses memasak, penyimpanan, pengemasan hingga distribusi tepat waktu. Jangan sampai target mengejar jumlah penerima membuat aspek keselamatan makanan terabaikan.
Apalagi dalam beberapa hari terakhir, kasus keracunan telah menelan korban dalam jumlah besar hingga ribuan orang.
Yang juga perlu dipertanyakan adalah sejauh mana tanggung jawab SPPG ketika terjadi keracunan. Jangan sampai penyelesaiannya hanya berupa permintaan maaf saja, kemudian SPPG disuspend atau dihentikan sementara.
Jika terbukti terjadi kelalaian, harus ada pertanggungjawaban yang jelas, termasuk terhadap biaya pengobatan dan dampak yang dialami korban serta keluarganya seperti trauma.
Sebab, menghentikan operasional SPPG saja tidak otomatis menyelesaikan persoalan. Korban tetap harus menanggung dampaknya.
Karena itu, jika MBG terus diperluas pada 2027, pemerintah tidak cukup hanya memastikan makanan tersalurkan. Pemerintah juga harus memastikan makanan tersebut aman dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang tegas ketika terjadi kegagalan.
Jangan sampai ketika program berhasil, keberhasilannya menjadi tanggung jawab bersama, tetapi ketika terjadi keracunan, pertanggungjawaban hanya berhenti pada permintaan maaf dan suspend SPPG.
Baca Artikel Lainnya :
- 5 Parpol Tanggapi Putusan MK soal Ijazah Gibran
- MotoGP Indonesia 2026 Akhir Pekan Ini, Persaingan Martin dan Marquez Sangat Terasa
- Tabrakan Beruntun Kembali Terjadi di Tol Cipularang KM 91, 15 Kendaraan Terlibat
- 81 Pesawat Militer AS Rusak atau Hilang dalam Perang Iran
- Biaya Haji 2027 Resmi Tembus Rp98,4 Juta
Leave a comment