Pemuja.com – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan ultimatum keras kepada jajaran pemerintahannya yang tidak menunjukkan kinerja optimal.l
Dalam pidatonya di acara Resepsi Harlah Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, pada Rabu, 5 Februari 2025, Prabowo menegaskan bahwa ia tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pejabat yang tidak bekerja dengan baik.
BACA JUGA : JAWA BARAT AKAN BANGUN TOL BARU PADA TAHUN 2026
Pernyataan Prabowo
“Saya sudah memberikan peringatan berkali-kali dalam 100 hari pertama pemerintahan. Kini, saatnya bertindak tegas terhadap mereka yang bandel atau tidak mengikuti aliran besar ini, yakni pemerintah yang bersih dan berkomitmen untuk memenuhi tuntutan rakyat,” tegas Prabowo dalam pidatonya yang penuh penekanan.
Prabowo memastikan bahwa ultimatum yang diberikan bukanlah gertakan kosong. Ia bertekad untuk memastikan roda pemerintahan berjalan dengan serius, demi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia.
“Saya tahu ada yang mengatakan saya b*d*h, bahkan bajingan yang t*l*l. Tak masalah, saya tidak akan menanggapi itu. Tapi yang pasti, saya tidak bodoh. Saya ingin pemerintahan ini berjalan dengan penuh kesadaran,” lanjut Prabowo.
Mantan Menteri Pertahanan ini mengungkapkan bahwa selama 100 hari pertama masa pemerintahannya, ia telah memberikan banyak kesempatan bagi para pembantunya untuk memperbaiki kinerja mereka. Kini, ia berharap seluruh jajaran pemerintah dan aparat negara memiliki kesadaran penuh bahwa perubahan harus segera terjadi.
BACA JUGA : PERINGATAN DARURAT GARUDA HITAM DENGAN GERAKAN PENTOL: MENGGEMA DI MEDIA SOSIAL
“Seluruh institusi harus bersih sebelum kita melakukan pembersihan,” tegasnya.
Presiden Prabowo juga mengingatkan para menteri dan kepala lembaga untuk menunjukkan komitmen penuh dalam bekerja untuk rakyat, tanpa ada keragu-raguan.
Ia meminta agar seluruh pemimpin di kabinet Merah Putih fokus pada tugas mereka melayani bangsa dan rakyat Indonesia dengan sebaik-baiknya.
Komentar ini semakin diperkuat dengan laporan dari Center of Economic and Law Studies (Celios) yang memberi rapor merah pada kinerja beberapa menteri dalam kabinet pemerintahan Prabowo.
Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendapat nilai buruk dalam penilaian tersebut.
Kondisi ini pun memunculkan spekulasi tentang kemungkinan adanya reshuffle kabinet, mengingat beberapa kegaduhan yang terjadi dalam pemerintahan belakangan ini. Publik kini menunggu langkah konkret Prabowo dalam mengambil tindakan tegas terhadap pembantunya yang tidak bekerja sesuai harapan.
Leave a comment