Pemuja.com – Publik terperanjat ketika Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan menanggung seluruh biaya proyek Kereta Cepat Whoosh. Pernyataan itu disampaikan di tengah peresmian Stasiun Tanah Abang Baru pada Selasa, 4 November 2025.
Ucapan tersebut sontak mengguncang ruang publik. Sebelumnya, proyek ini dijanjikan tidak akan membebani APBN.
Awal Mula Polemik: Janji Tanpa APBN yang Kini Patah
Polemik pembayaran Whoosh bermula dari pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menegaskan pemerintah tidak akan menggunakan APBN untuk menanggung utang atau biaya operasional proyek kereta cepat Jakarta–Bandung. Seluruh pembiayaan, katanya, menjadi tanggung jawab Danantara.
“Itu bukan utang pemerintah, jadi tidak boleh dibayar pakai uang rakyat,” ujar Purbaya kala itu.
Pernyataan tersebut disambut positif oleh masyarakat. Banyak yang menilai langkah itu menunjukkan komitmen pemerintah menjaga kemandirian fiskal dan melindungi uang rakyat.
Publik optimistis proyek besar dapat berjalan tanpa membebani anggaran negara. Namun, dukungan itu tak bertahan lama setelah Prabowo menyampaikan sikap berbedanya.
Prabowo Ambil Alih: “Saya Tanggung Jawab Semua!”
Dalam pidatonya di Stasiun Tanah Abang, Prabowo menegaskan sikap yang mengejutkan banyak pihak.
“Kemudian enggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh! Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh,” ucapnya di hadapan undangan.
Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah akan membayar utang Whoosh sekitar Rp1,2 triliun per tahun. Ia memastikan proyek tersebut tidak akan berhenti di Bandung.
“Jangan takut, kita lanjutkan sampai Banyuwangi!” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, ia menambahkan, “Saya akan bertanggung jawab terhadap pelunasan utangnya. Pemerintah harus hadir untuk memastikan proyek strategis ini berjalan baik dan tidak terbengkalai.”
Pernyataan ini menuai pro dan kontra. Sebagian menilai langkah itu berani, namun ada juga yang khawatir akan menambah beban fiskal.
Sebab, saat ini hanya segelintir rakyat di lintasan Jakarta–Bandung yang menikmati Whoosh, sedangkan seluruh rakyat Indonesia harus ikut menanggung pembayarannya.
Kritik dan Harapan Publik
Sebagian pengamat menilai langkah Prabowo sebagai bentuk tanggung jawab politik yang kuat. Meski begitu, mereka menuntut transparansi penuh atas penggunaan dana publik.
Publik kini mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan audit menyeluruh terhadap proyek Whoosh. Audit ini mencakup tahap perencanaan, pengadaan, hingga realisasi pembiayaan.
Desakan tersebut muncul karena sejumlah laporan keuangan menunjukkan adanya selisih pembiayaan dan dugaan mark-up dana. Hingga kini, selisih itu belum dijelaskan secara terbuka.
Publik berharap KPK membuktikan independensinya. Mereka ingin kepastian apakah ada kebocoran anggaran atau permainan di balik proyek besar ini.
Dari Janji hingga Realita
Proyek Whoosh yang dulu dijanjikan tanpa dana APBN kini resmi menjadi tanggung jawab negara. Pernyataan Prabowo menenangkan sebagian pihak, namun juga menampar logika awal pembangunan yang penuh ambisi.
Negara memang memiliki anggaran besar, tetapi pertanyaannya: apakah semua harus dihamburkan untuk proyek yang hanya dinikmati segelintir orang? Di media sosial, warganet terus menyoroti kesenjangan itu. Banyak daerah masih kekurangan infrastruktur dasar. Jalan rusak, sekolah ambruk, fasilitas kesehatan terbatas, bahkan ada warga yang masih kesulitan makan.
Di tengah kondisi itu, keputusan pemerintah untuk menanggung utang Whoosh terasa ironis. Sebuah proyek yang melaju cepat di rel baja, sementara sebagian rakyat masih berjalan kaki di jalan berlubang.
Baca Artikel Lainnya :
- Wacana Kenaikan Tarif Transjabodetabek Tuai Kekhawatiran Komuter
- Presiden Prabowo Pergi ke Lampung, Resmikan RSUD Baru
- Harga Beras Naik di Sejumlah Daerah, Mentan Tegaskan Stok Beras Justru Surplus
- Pertamax Tembus Rp16.250 per Liter, Naik Hampir Rp4.000
- KPK Jelaskan Nama Raffi Ahmad Disebut dalam Kasus Bea Cukai
Leave a comment