Pemuja.com – Carut marut pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini memasuki babak baru. Setelah sebelumnya dipertanyakan dari sisi kesiapan dan distribusi, polemik kini melebar ke pengadaan motor listrik dalam jumlah besar yang justru memicu tanda tanya baru: siapa sebenarnya yang mengetahui dan menyetujui program ini sejak awal?
DPR Mengaku Tak Pernah Dilibatkan
Di tengah ramainya sorotan publik, muncul pengakuan yang cukup mengejutkan. Setelah sebelumnya disebut bahwa Menteri Keuangan, Purbaya, tidak mengetahui adanya pengadaan ini, kini DPR juga menyatakan hal serupa.
Artinya, dua pihak penting dalam pengawasan dan pengelolaan anggaran sama-sama tidak mengetahui jalannya program tersebut. Situasi ini memperlihatkan adanya celah koordinasi yang tidak bisa dianggap sepele.
DPR pun memastikan akan memanggil Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rapat yang dijadwalkan pada Senin, 13 April mendatang untuk meminta penjelasan langsung.
Muncul di Tengah Efisiensi Anggaran
Kejanggalan semakin terasa karena pengadaan ini terjadi di saat pemerintah tengah mendorong efisiensi anggaran.
Berbagai sektor melakukan penyesuaian, bahkan pemangkasan. Namun di sisi lain, program pengadaan motor listrik dalam jumlah besar justru tetap berjalan.
Hal ini memunculkan pertanyaan baru: apakah prioritas program sudah benar-benar sejalan dengan kebutuhan utama MBG sebagai program Super Power?
Infrastruktur Tertinggal, Merek Baru Dipertanyakan
Persoalan tidak berhenti di situ. Dari sisi merek dan jaringan pendukung, justru muncul kejanggalan baru.
Motor listrik yang digunakan dalam program MBG diketahui berasal dari merek Emmo, brand yang relatif baru dan belum banyak dikenal publik. Model yang disiapkan pun masih terbatas dan belum teruji luas di pasar.
Yang lebih mengejutkan, jaringan dealer resminya ternyata belum siap.
Dealer pertama disebut berada di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Namun hingga kini, fasilitas tersebut masih dalam tahap pembangunan dan belum bisa beroperasi secara penuh.
Di lapangan, bangunan bahkan masih dalam proses pengerjaan. Artinya, ekosistem dasar seperti penjualan, servis, hingga dukungan teknis belum benar-benar tersedia.
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius: bagaimana mungkin pengadaan dalam jumlah besar sudah berjalan, sementara jaringan pendukungnya sendiri belum siap?
Lebih jauh lagi, fakta bahwa merek ini belum memiliki jaringan luas, bagaimana untuk layanan purna jual? Pusat servis di daerah daerah? Pemeliharaan, Technical Support, kesediaan suku cadang? Hal ini membuat publik semakin bertanya-tanya.
Di titik ini, polemik tidak lagi sekadar soal motor listrik. Ia berkembang menjadi tanda tanya besar, ada apa dan siapa di balik semua ini?
Koordinasi atau Ada yang Terlewat?
Rangkaian fakta ini membuat publik mulai melihat pola yang sama: keputusan berjalan lebih cepat dibanding kesiapan di lapangan.
Menteri Keuangan tidak mengetahui, DPR juga tidak tahu, efisiensi anggaran sedang digencarkan, barang sudah ada namun belum bisa digunakan, dan infrastruktur masih menyusul.
Rapat pada 13 April mendatang akan menjadi momen penting. Namun hingga saat itu tiba, satu hal yang jelas: polemik MBG belum mendekati akhir, justru baru memasuki fase yang lebih serius.
Pertanyaan berikutnya pun mengemuka, apakah KPK akan ikut turun tangan? Dengan DPR dan Menteri Keuangan sama-sama tidak mengetahui, serta banyaknya kejanggalan di lapangan. Atau KPK hanya terdiam mengingat program ini dikenal tak tergoyahkan. Sorotan publik kini mulai mengarah ke sana.
Leave a comment