Pemuja.com – Tok tok! Palu Mahkamah Konstitusi (MK) resmi diketok dengan hasil yang cukup mengejutkan. Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini masih sah menjadi ibu kota negara Republik Indonesia.
Putusan itu muncul setelah MK menolak gugatan terhadap Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) dalam sidang yang digelar Selasa, 12 Mei 2026.
Keputusan tersebut sekaligus memperjelas polemik yang beberapa waktu terakhir ramai dibahas, terutama setelah muncul pertanyaan soal status Jakarta usai terbitnya Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ), sementara perpindahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) belum sepenuhnya berjalan.
MK Tegaskan Ibukota Tetap Jakarta
Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Adies Kadir mengatakan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN itu harus ada Keputusan Presiden (Keppres).
MK menilai jika Keppres itu sudah ditandatangani, maka keputusan mengenai Ibu Kota Negara itu bisa mulai berlaku dan memiliki kekuatan mengikat.
Artinya, seluruh aktivitas pemerintahan pusat hingga saat ini masih sah berjalan dari Jakarta.
Hakim Konstitusi menyebut aturan dalam UU DKJ tidak otomatis membuat Jakarta kehilangan status ibu kota negara. Perubahan status baru berlaku setelah pemerintah resmi menetapkan perpindahan melalui Keppres.
Karena itu, MK menilai tidak ada kekosongan hukum seperti yang dipersoalkan pemohon gugatan.
Sebab Gugatan Muncul
Sebelumnya, gugatan terhadap UU IKN diajukan karena dianggap memunculkan ketidakjelasan status Jakarta.
Pemohon menilai Jakarta seolah sudah tidak lagi menjadi ibu kota, sementara IKN sendiri juga belum resmi berlaku. Kondisi itu dinilai berpotensi menimbulkan kebingungan secara hukum maupun administrasi negara.
Namun MK menegaskan status ibu kota negara saat ini tetap berada di Jakarta sampai ada keputusan resmi dari pemerintah pusat.
Akankah IKN Benar-Benar Digunakan?
Putusan MK ini juga kembali memunculkan pertanyaan besar di publik mengenai masa depan IKN. Proyek yang sejak awal menelan anggaran sangat besar itu hingga kini belum benar-benar digunakan sebagai pusat pemerintahan Indonesia.
Proyek IKN dinilai ikut memicu pembengkakan utang negara akibat pembangunan besar-besaran yang dilakukan secara jor-joran. Kondisi itu sempat memunculkan kritik karena pembangunan dinilai dipaksakan tanpa benar-benar melihat situasi masyarakat saat itu yang sedang menghadapi sulitnya ekonomi, ketiadaan lapangan pekerjaan dan meningkatnya kebutuhan hidup.
IKN diketahui menjadi salah satu proyek terbesar era mantan Presiden Joko Widodo. Namun kini sang penggagas sudah tidak lagi menjabat. Meskipun pemerintahan penerusnya berjanji tetap melanjutkan pembangunan.
Jangan sampai proyek yang dibangun dengan dana besar tersebut justru hanya menjadi monumen raksasa tanpa aktivitas pemerintahan yang jelas. Karena pada akhirnya, masyarakat tentu berharap anggaran negara benar-benar memberi dampak langsung bagi kesejahteraan rakyat, bukan sekadar menjadi simbol ambisi sang mantan presiden.
Kini perhatian kembali tertuju pada pemerintah pusat. Kapan Keputusan Presiden soal perpindahan ibu kota diterbitkan akan menjadi penentu kapan Jakarta benar-benar melepas statusnya sebagai ibu kota negara.
Baca Artikel Lainnya :
- Pantai Kuta Tergerus Abrasi, Kini Pariwisata Bali Hadapi Ancaman Baru
- Ibrahim Arief divonis 4 Tahun, Nadiem Sebut Sulit Diterima
- MK Tegaskan Jakarta Masih Jadi Ibu Kota, IKN Belum Resmi Berlaku
- Dollar AS Sentuh Rp17.500 Saat Ekonomi Indonesia Disebut Tumbuh 5,61 Persen
- Sidang Tuntutan Nadiem Makarim Digelar 13 Mei 2026
Leave a comment