Pemuja.com – Program MBG kembali menjadi perhatian publik setelah presiden Prabowo Subianto mengganti pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) pada Selasa malam.
Pergantian tersebut langsung memicu pembahasan di media sosial. Publik menyoroti evaluasi kinerja BGN selama ini. Selain itu, sejumlah polemik pengadaan fasilitas juga kembali dibahas masyarakat.
Alasan Pergantian
Pergantian Kepala BGN disebut dilakukan setelah pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi selama sekitar 1,5 tahun terakhir.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menemukan banyak catatan penting dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
“Selama satu setengah tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian menjadi dasar pertimbangan Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini,” ujar Prasetyo.
Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan kedisiplinan menjalankan standar operasional prosedur (SOP). Selain itu, pemerintah juga menyoroti tata kelola lembaga dan pengawasan kualitas makanan.
“Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional,” lanjutnya.
Prasetyo menegaskan BGN memiliki peran strategis. Lembaga tersebut berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
Karena itu, pemerintah menilai BGN membutuhkan tata kelola yang kuat. Pengawasan program juga dinilai harus berjalan lebih disiplin dan terukur.
Pengadaan Fasilitas di Era Dadan
Di tengah evaluasi tersebut, publik kembali mengingat berbagai polemik pengadaan fasilitas operasional di lingkungan BGN.
Salah satu yang paling banyak disorot adalah rencana pengadaan sekitar 25.000 motor listrik. Kendaraan tersebut direncanakan untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Selain motor listrik, isu pengadaan laptop juga ramai dibahas. Begitu pula dengan pengadaan alat makan, alat dapur, kaos kaki, hingga seragam.
Saat itu, pihak BGN menjelaskan pengadaan dilakukan untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis. BGN juga menyebut jumlah pengadaan tidak sebesar isu yang beredar di masyarakat.
Namun berbagai klarifikasi tersebut tidak sepenuhnya menghentikan kritik publik. Banyak masyarakat mempertanyakan prioritas anggaran pemerintah.
Kritik muncul karena kondisi ekonomi masyarakat dinilai masih berat. Di sisi lain, pengadaan fasilitas dalam jumlah besar justru terus menjadi pembahasan.
Sorotan semakin besar karena saat polemik pengadaan ramai dibahas, bendahara negara disebut belum mengetahui detail terkait pengadaan tersebut.
Situasi tersebut memicu pertanyaan publik. Banyak pihak mempertanyakan koordinasi dan pengawasan anggaran di internal BGN.
Publik Menanti Pembenahan BGN
Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai video sidak fasilitas SPPG ramai beredar di media sosial.
Sejumlah fasilitas terlihat masih memiliki banyak kekurangan. Persoalan mulai dari kesiapan dapur hingga alat operasional menjadi sorotan.
Selain itu, standar kebersihan makanan juga ramai dikritik masyarakat. Beberapa hasil sidak menunjukkan masih banyak SPPG yang dinilai belum siap beroperasi.
Meski belum memenuhi standar, sejumlah fasilitas tetap dipaksakan berjalan. Langkah tersebut dilakukan demi mengejar percepatan program nasional.
Situasi itu membuat kritik terhadap pelaksanaan MBG semakin besar. Apalagi munculnya sejumlah kasus keracunan makanan di berbagai daerah.
Dalam beberapa kasus, operasional sejumlah SPPG akhirnya ditangguhkan sementara. Langkah itu dilakukan untuk pembenahan dan penyesuaian standar operasional.
Pemerintah kini mendorong pembenahan besar di tubuh BGN. Tujuannya agar pelaksanaan program berjalan lebih tertata dan disiplin.
Meski demikian, publik juga mempertanyakan apakah akan ada perubahan besar di tubuh BGN.
Pergantian pimpinan dilakukan dari Dadan Hindayana kepada Nanik S Deyang yang notabene sebelumnya juga merupakan bagian dari jajaran pimpinan BGN periode sebelumnya.
Di media sosial, sebagian masyarakat menilai arah kebijakan program kemungkinan tidak akan berubah jauh. Alasannya karena pergantian masih dilakukan di lingkar internal yang sama.
Meski begitu, publik tetap berharap ada pembenahan nyata. Masyarakat berharap tata kelola anggaran, kesiapan fasilitas SPPG, dan pengawasan kualitas makanan dapat diperbaiki ke depan.
Baca Artikel Lainnya :
- 5 Parpol Tanggapi Putusan MK soal Ijazah Gibran
- MotoGP Indonesia 2026 Akhir Pekan Ini, Persaingan Martin dan Marquez Sangat Terasa
- Tabrakan Beruntun Kembali Terjadi di Tol Cipularang KM 91, 15 Kendaraan Terlibat
- 81 Pesawat Militer AS Rusak atau Hilang dalam Perang Iran
- Biaya Haji 2027 Resmi Tembus Rp98,4 Juta
Leave a comment