Pemuja.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menerapkan kebijakan baru berupa moratorium sementara pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Kebijakan ini muncul setelah pergantian kepemimpinan di tubuh BGN yang kini dipimpin oleh Nanik S. Deyang.
Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya penataan program sekaligus meningkatkan efektivitas penyaluran manfaat MBG kepada masyarakat. Alih-alih memperbanyak pembangunan dapur baru, BGN memilih fokus pada pemerataan penerima manfaat hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Moratorium Sementara Pembangunan Dapur Baru
Dalam materi sosialisasi kebijakan terbaru BGN, pembangunan dapur MBG atau SPPG baru dihentikan sementara. Moratorium ini dilakukan sembari BGN melakukan evaluasi terhadap jaringan dapur yang sudah beroperasi di berbagai daerah.
Saat ini, lebih dari 27 ribu dapur MBG telah beroperasi. BGN menilai perlu dilakukan penataan dan evaluasi menyeluruh sebelum membuka pembangunan fasilitas baru.
Fokus Pemerataan Penerima Manfaat
Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan bahwa tujuan utama program MBG adalah memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan manfaat program tersebut, bukan sekadar memperbanyak jumlah dapur.
Menurutnya, pemerataan harus dilihat dari sisi penerima manfaat. Jika jumlah dapur terus bertambah tanpa perencanaan yang tepat, maka efisiensi program bisa terganggu.
“Pokoknya intinya pemerataan dalam arti bukan pemerataan dapurnya, tapi pemerataan semua anak-anak harus dapat. Kalau banyak dapur kan tidak efisien,” ujar Nanik dalam materi kebijakan yang dipublikasikan BGN.
Penyesuaian Berdasarkan Kebutuhan Daerah
BGN juga menilai kebutuhan dapur MBG di setiap daerah berbeda-beda. Tidak semua kecamatan membutuhkan jumlah SPPG yang sama.
Sebagai contoh, terdapat kecamatan yang dinilai cukup dilayani oleh sekitar enam dapur sehingga pembangunan tambahan dianggap belum menjadi prioritas. Pendekatan ini dilakukan agar distribusi layanan lebih tepat sasaran dan tidak terjadi penumpukan fasilitas di wilayah tertentu.
Anggaran Dipangkas, Efisiensi Jadi Prioritas
Kebijakan moratorium juga berkaitan dengan langkah efisiensi anggaran pemerintah. Anggaran Program MBG disebut telah disesuaikan menjadi sekitar Rp268 triliun.
Meski demikian, BGN memastikan penghematan tidak akan mengurangi jumlah penerima manfaat. Sebaliknya, efisiensi diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan memperluas jangkauan layanan.
Benahi Dapur yang Sudah Beroperasi
Selain menghentikan sementara pembangunan baru, BGN akan memfokuskan perhatian pada peningkatan standar dapur yang telah berjalan. Langkah tersebut meliputi perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penguatan standar operasional.
Dapur yang tidak memenuhi ketentuan dan standar yang telah ditetapkan berpotensi dikenakan sanksi hingga penghentian operasional sementara.
Prioritaskan Wilayah 3T
Salah satu fokus utama kepemimpinan baru BGN adalah memperluas akses Program MBG ke wilayah 3T yang selama ini dinilai belum terjangkau secara optimal.
BGN menilai saat ini sebagian dapur masih terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan wilayah aglomerasi. Karena itu, perlu dilakukan redistribusi dan perluasan layanan agar manfaat program dapat dirasakan secara merata di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto juga disebut meminta agar perluasan program lebih diarahkan ke daerah-daerah yang masih minim akses layanan gizi.
Skema Khusus untuk Daerah Terpencil
Untuk mendukung pelaksanaan MBG di wilayah 3T, BGN menyiapkan sejumlah skema alternatif yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan infrastruktur daerah setempat.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat mempercepat pemerataan manfaat program tanpa menimbulkan beban tambahan yang besar terhadap anggaran negara.
Inti Kebijakan Baru BGN
Melalui kebijakan moratorium pembangunan dapur baru, BGN di bawah kepemimpinan Nanik S. Deyang menegaskan arah baru Program Makan Bergizi Gratis. Fokus utama kini bergeser dari pembangunan infrastruktur menuju pemerataan penerima manfaat, peningkatan kualitas layanan, efisiensi anggaran, serta percepatan perluasan program ke wilayah 3T agar seluruh anak Indonesia dapat menikmati manfaat MBG secara setara.
Baca Artikel Lainnya :
- Kasus Ijazah Jokowi Berlanjut, Pengacara Cecar Kehadiran Jokowi
- Bukan Cuma di Indonesia, Kini Singapura Usut Perusahaan Terkait Karhutla
- Kalteng Jadi Provinsi dengan Kualitas Udara Terburuk di Indonesia
- IHSG Menguat di Akhir Pekan, Ancaman MSCI Masih Menghantui
- Asap Karhutla Sampai Ke NTT, Ribuan Penerbangan Terganggu
Leave a comment