Pemuja.com – Dugaan korupsi anggaran pakan dan perawatan satwa di Kebun Binatang Surabaya (KBS) mendapat perhatian DPR RI. Komisi IV DPR meminta pemerintah segera melakukan audit nasional terhadap seluruh lembaga konservasi di Indonesia.
Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menilai kasus tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Menurutnya, dugaan korupsi itu telah merugikan negara sekaligus mengancam kesejahteraan satwa.
Kasus ini menyeret mantan Direktur Utama KBS sebagai tersangka. Dugaan kerugian negara mencapai Rp10,2 miliar. Penyimpangan tersebut diduga terjadi dalam periode 2016 hingga 2024.
Korupsi Pakan Sangat Mengorbankan Satwa
Daniel mengatakan anggaran pakan dan perawatan merupakan kebutuhan dasar satwa. Karena itu, penyalahgunaan dana tersebut berdampak langsung pada kehidupan hewan di lembaga konservasi.
Ia menyebut tindakan itu tidak hanya melanggar hukum. Praktik tersebut juga mengabaikan tanggung jawab terhadap satwa yang sepenuhnya bergantung pada pengelola.
Daniel meminta aparat penegak hukum mengusut kasus ini hingga tuntas. Ia juga mendorong penyidik menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Audit Tidak Hanya Soal Keuangan
DPR meminta pemerintah melakukan audit terhadap seluruh lembaga konservasi. Audit mencakup kebun binatang, taman safari, taman satwa, dan lembaga konservasi lainnya.
Menurut Daniel, pemeriksaan tidak cukup berfokus pada laporan keuangan. Audit juga harus melihat kondisi satwa dan kualitas pengelolaannya.
Pemerintah perlu memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk pakan satwa. Selain itu, dana harus mendukung layanan kesehatan, perawatan kandang, dan program konservasi.
Ia juga mengusulkan sistem transparansi anggaran yang lebih baik. Dengan begitu, penggunaan dana dapat diawasi secara terbuka dan akuntabel.
Pastikan Satwa Tetap Terawat Dan Diberi Pakan
DPR meminta pemerintah menjaga kondisi satwa selama proses hukum berlangsung. Kebutuhan dasar hewan tidak boleh terganggu akibat kasus korupsi.
Komisi IV juga meminta kementerian terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh. Pemeriksaan meliputi kesehatan satwa, kecukupan pakan, layanan medis, dan kesiapan operasional lembaga.
Momentum Perbaikan Tata Kelola
Daniel menilai kasus KBS harus menjadi bahan evaluasi nasional. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap seluruh lembaga konservasi.
Ia berharap tata kelola lembaga konservasi semakin transparan. Pengawasan yang lebih ketat juga diharapkan mampu mencegah kasus serupa terjadi di masa depan.
Menurutnya, keberhasilan konservasi tidak hanya diukur dari jumlah satwa yang dilindungi. Integritas pengelola juga menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik.
Baca Artikel Lainnya :
- Reshuffle ke-6 Ganti Menkeu, Suahasil Nazara Geser Purbaya
- Perusahaan AI Mulai Injak Rem, Ada Kekhawatiran Teknologi Tak Terkendali
- KTT BRICS Selesai, Indonesia Dorong Kerja Sama Negara Global South
- KM Virgo Transport 8 Tenggelam di Laut Jawa, Ratusan Orang Masih Dicari
- Sayembara Ditutup, Denny Indrayana Tegas Gugat Gibran ke MK
Leave a comment