Pemuja.com – Dua hari lagi, tepat pada 20 Oktober 2025, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan genap berusia satu tahun. Setahun penuh janji besar dan gebrakan populis telah berjalan, namun juga diwarnai ironi, kritik, dan gelombang demonstrasi yang menandai ketidakpuasan publik.
Program Andalan: MBG dan Sekolah Rakyat
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan paling ambisius dalam pemerintahan Prabowo–Gibran. Sejak awal, program ini ditujukan untuk meningkatkan gizi anak sekolah dan menekan angka stunting di Indonesia.
Pelaksanaannya sudah menyentuh jutaan siswa di berbagai daerah, tetapi belum sepenuhnya mulus. Di lapangan, distribusi bahan pangan masih tidak merata, beberapa dapur sekolah belum siap, dan sejumlah daerah mengalami keterlambatan penyaluran.
Bahkan sempat muncul kasus keracunan makanan sekolah, yang memaksa pemerintah melakukan evaluasi besar terhadap sistem logistik dan pengawasan.
Sementara itu, program Sekolah Rakyat mulai digagas di beberapa provinsi seperti Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Tengah. Sekolah berasrama gratis ini diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dengan fasilitas yang relatif lengkap: asrama, laboratorium, hingga kegiatan ekstrakurikuler.
Namun keberhasilan ini juga menimbulkan gelombang kritik baru. Banyak kalangan menilai proyek Sekolah Rakyat terlalu elitis, karena di saat fasilitasnya megah dan dikelola langsung pusat, ribuan sekolah negeri di pelosok masih rusak berat dan minim perhatian.
Banyak ruang kelas di pedesaan masih bocor, dinding rapuh, dan kekurangan guru. Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah keadilan pendidikan benar-benar diterapkan, atau hanya sekadar simbol pencitraan proyek nasional?
Janji Lapangan Kerja yang Berbalik Jadi Ironi
Salah satu janji terbesar Prabowo–Gibran saat kampanye adalah menciptakan 19 juta lapangan kerja baru. Janji ini menjadi simbol kebangkitan ekonomi nasional. Namun, setahun berselang, justru gelombang PHK melanda banyak sektor industri.
Ribuan buruh di pabrik tekstil, garmen, hingga elektronik kehilangan pekerjaan. Sepanjang Januari hingga Agustus 2025, tercatat puluhan ribu pekerja dirumahkan akibat penurunan produksi dan efisiensi perusahaan. Kondisi ini menjadi ironi di tengah janji besar penciptaan kerja.
Publik menilai kebijakan ekonomi belum menyentuh akar persoalan tenaga kerja. Janji penghapusan sistem outsourcing dan peningkatan upah layak pun belum terlihat realisasinya.
Gelombang Demo Besar di Bulan Agustus
Puncak kekecewaan rakyat meledak pada Agustus 2025. Ribuan mahasiswa, buruh, dan aktivis turun ke jalan di berbagai kota besar, menuntut evaluasi total terhadap kebijakan ekonomi pemerintahan. Aksi ini dipicu oleh kombinasi persoalan yang menumpuk: meningkatnya pengangguran, mahalnya harga kebutuhan pokok, dan rasa kecewa atas lambatnya realisasi program sosial.
Namun yang memantik kemarahan terbesar justru datang dari isu kenaikan tunjangan rumah anggota DPR, yang dianggap tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat di tengah situasi ekonomi sulit.
Gelombang protes pun membesar. Meski pemerintah menyerukan agar aspirasi disampaikan secara tertib, demo besar di bulan Agustus menjadi simbol turunnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan di tahun pertama.
Dan kini muncul gelombang kritik baru setelah DPR kembali menaikkan uang reses bagi anggota dewan. Kenaikan ini dianggap mencederai rasa keadilan sosial. Banyak yang menilai langkah DPR justru memperburuk citra pemerintah yang sedang berusaha memulihkan kepercayaan publik.
Prabowo dan Pengakuan Dunia
Di tengah kritik domestik, Prabowo justru tampil menonjol di panggung internasional. Ia aktif menjalin hubungan strategis dengan Amerika Serikat, Perancis, Jepang, dan Uni Emirat Arab, serta memperkuat posisi Indonesia di kawasan Asia.
Salah satu momen paling disorot dunia adalah sikap tegas Prabowo terhadap isu Palestina. Dalam forum internasional, ia lantang menyuarakan dukungan bagi kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penindasan. Sikap ini membuat Prabowo mendapat pengakuan sebagai pemimpin Asia yang berani bersuara moral di tengah krisis global.
Gibran dan Sorotan Isu Ijazah
Berbeda dengan Prabowo yang aktif di luar negeri, Gibran Rakabuming Raka lebih sering menjalankan agenda domestik seperti meninjau lokasi bencana, menghadiri peresmian proyek di daerah, dan acara sosial.
Namun perannya dianggap masih sebatas seremonial, belum terlihat kontribusi besar dalam pengambilan keputusan strategis. Sejumlah pengamat menilai Gibran masih berada dalam bayang-bayang Prabowo, baik secara politik maupun kebijakan.
Belakangan, isu ijazah Gibran kembali mencuat setelah muncul dugaan ketidaksesuaian data pendidikan di beberapa platform publik. Isu ini kembali memicu perdebatan dan menjadi sorotan tajam di media sosial.
Tahun Kedua Jadi Penentu
Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan dua wajah: gebrakan besar dan ambisi politik tinggi di satu sisi, serta realitas ekonomi dan sosial yang masih jauh dari harapan di sisi lain.
Tahun kedua akan menjadi ujian sesungguhnya: mampukah Prabowo–Gibran mengubah narasi populis menjadi hasil nyata, atau sekadar menambah daftar janji yang belum ditepati?
Leave a comment