Pemuja.com – Mengejutkan!. Itulah reaksi pertama ketika angka anggaran BNPB untuk tahun 2026 diumumkan dalam rapat bersama Komisi VIII pada pertengahan September lalu.
Dari kebutuhan hampir satu triliun rupiah yang diajukan, keputusan akhirnya justru menetapkan pagu yang cukup kecil, hanya Rp 491 miliar.
Anggaran Menyusut
Pemangkasan ini sulit dipahami. BNPB sebelumnya mengajukan tambahan anggaran Rp 936,57 miliar untuk memperkuat peringatan dini, logistik, dan kesiapsiagaan daerah.
Bukan untuk seremonial, bukan untuk proyek yang bisa ditunda. Namun begitu nota keuangan RAPBN 2026 ditetapkan, angka akhirnya tetap berada di bawah setengah dari total kebutuhan.
Padahal kebutuhan lapangan terus membesar. Intensitas bencana menunjukkan tren naik setiap tahun, dan operasional BNPB sangat bergantung pada ketersediaan anggaran di awal, bukan sekadar dana darurat.
Negara Rawan, Tapi Kebijakan Tak Pernah Dikoreksi
Indonesia berada tepat di atas Ring of Fire, dengan aktivitas tektonik yang tidak pernah berhenti. Bahkan ketika cuaca cerah sekalipun, gempa, letusan gunung api, dan pergerakan tanah selalu mengintai.
Dengan realitas geografis seperti ini, keputusan fiskal yang memotong kebutuhan mitigasi adalah langkah yang bertolak belakang dengan fakta.
Lebih ironis lagi, pola seperti ini berulang dari tahun ke tahun, tanpa koreksi kebijakan yang memadai.
Ketimpangan Prioritas yang Disorot
Kritik pun bermunculan. Banyak pihak menilai negara terlalu mudah mengucurkan anggaran ke sektor yang tidak mendesak, sementara mitigasi, yang menyangkut keselamatan rakyat diletakkan di urutan belakang.
Bagian yang paling mencolok adalah ketika dibandingkan dengan anggaran untuk MBG. Pemerintah mengalokasikan anggaran MBG pada 2026 mencapai Rp 335 triliun untuk menjangkau penerima manfaat yang sangat luas.
Meski begitu, pemerintah menyampaikan bahwa selain pagu utama sebesar Rp 491 miliar, masih ada sekitar Rp 500 miliar dana siap pakai yang bisa digerakkan melalui mekanisme anggaran tambahan (ABT) jika dibutuhkan. Namun tetap saja, ketergantungan pada skema darurat membuat respons awal berpotensi terlambat.
Situasi Sumatera Kian Menguatkan Kekhawatiran Itu
Kekhawatiran soal pemangkasan ini makin terasa ketika bencana besar menghantam Sumatera, banjir bandang, longsor, dan gempa menyebabkan korban jiwa dan kerusakan luas.
Ironisnya, pada saat perhatian publik tertuju pada lemahnya anggaran nasional, di Sumatera Utara beredar kabar bahwa Gubernur Bobby Nasution juga memangkas dana penanggulangan bencana.
Bobby telah membantah isu pemangkasan besar, dan menyebut anggaran 2025 disahkan sebesar Rp 123 miliar. Namun polemik belum mereda karena untuk 2026, Belanja Tak Terduga (BTT) Sumut disebut turun lagi menjadi sekitar Rp 70 miliar, angka yang dinilai terlalu kecil untuk provinsi seluas dan serawan Sumatera Utara.
Kecenderungan yang sama terlihat di pusat dan daerah: mitigasi bencana belum ditempatkan sebagai prioritas utama.
Dan pertanyaannya kini semakin mengemuka, apakah kita sedang bersiap menghadapi tahun-tahun penuh ancaman dengan kemampuan bertahan yang justru melemah?
Baca Artikel Lainnya :
- Usai Terjaring OTT, Bupati Muara Enim Edison Tiba di KPK
- Dasco Bertemu Bos Himbara hingga Danantara, Bahas Apa?
- Operasi Patuh Jaya 2026 Resmi Ditunda, Polisi Fokus Acara HUT Bhayangkara
- Gempa Dahsyat M 7,8 Guncang Filipina Pagi Ini, Tsunami Sempat Diperingatkan
- Prabowo Terima Surat Kepercayaan dari 17 Duta Besar Negara
Leave a comment