Pemuja.com – Bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera memicu keprihatinan besar. Banyak rumah rusak, jalan terputus, jembatan rusak dan ribuan warga harus dievakuasi. Namun pemerintah tidak menetapkan status bencana nasional meski dampaknya sangat luas.
Presiden Prabowo kembali datang ke Aceh pada Minggu malam. Ia memimpin ratas di Lanud Sultan Iskandar Muda setelah meninjau beberapa titik terdampak. Rapat ini menjadi pusat koordinasi untuk mempercepat langkah pemulihan.
Dihadiri Pejabat
Ratas diikuti jajaran pemerintah pusat. Menko PMK Pratikno hadir mendampingi Presiden sejak awal peninjauan. Mendagri Tito Karnavian ikut memberikan gambaran kondisi pemerintahan daerah yang terdampak.
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin hadir untuk memastikan dukungan personel dan logistik dari TNI. Kepala BNPB Suharyanto memaparkan data terbaru terkait korban jiwa, kerusakan, dan wilayah yang masih terisolasi. Kapolri juga hadir untuk memastikan keamanan serta distribusi bantuan berjalan lancar.
Semua laporan disampaikan langsung kepada Presiden agar penanganan cepat bisa dilakukan dalam hitungan jam, bukan hari.
Kehadiran Gubernur dan Para Bupati
Gubernur Aceh Muzakir Manaf ikut hadir dalam ratas. Para bupati dari daerah terdampak juga berada di lokasi. Di antaranya Bupati Bireuen, Bupati Pidie Jaya, dan Bupati Aceh Besar. Mereka menyampaikan laporan tentang kondisi warganya yang masih terputus akibat longsor.
Ada pula kepala daerah lain yang bergabung melalui sambungan video. Situasi ini menegaskan bahwa koordinasi pusat dan daerah berjalan penuh meski harus dilakukan dengan cara terbatas.
Isi Ratas dan Arahan Presiden
Presiden menekankan percepatan pembukaan akses jalan. Jalur darat menjadi prioritas karena logistik menumpuk di gudang dan posko. Banyak relawan mengatakan stok bantuan cukup, namun sulit disalurkan ke desa terpencil.
Presiden meminta alat berat ditambah. Pemerintah pusat juga menegaskan agar jalur distribusi dipetakan kembali. Laporan terkini dari BNPB menunjukkan beberapa titik terisolasi yang harus ditembus dalam satu atau dua hari.
Pemulihan listrik menjadi prioritas berikutnya. PLN telah menyalakan jaringan di beberapa titik dan terus bergerak untuk memperbaiki area gelap. Listrik sangat penting agar alat komunikasi, dapur umum, dan evakuasi tetap berjalan.
Momen Menarik
Dalam ratas, Presiden melakukan video call dengan bupati yang wilayahnya masih terisolasi. Keduanya melaporkan situasi darurat dan meminta tambahan alat berat.
Momen canggung muncul ketika Presiden menegur keras seorang bupati yang diketahui sedang umroh saat bencana melanda wilayahnya. Ia meminta Mendagri menindaklanjuti. Presiden menegaskan bahwa kepala daerah harus berada di daerahnya saat warga menghadapi situasi darurat.
Perbedaan Kunjungan Presiden dan Wakilnya
Di tengah semua catatan ini, publik juga melihat perbedaan gaya penanganan antara Presiden dan Wakil nya. Wakil Presiden Gibran atas arahan Presiden mengunjungi lokasi bencana pada tanggal 4 Desember yang lalu.
Presiden Prabowo terlihat bergerak cepat. Ia turun langsung, meninjau lapangan, berpidato di depan pengungsi, ikut merasakan makanan pengungsi, memimpin ratas, dan memberikan instruksi tegas.
Sementara Wakil Presiden Gibran pada kunjungan sebelumnya lebih terlihat hanya mendengarkan keluhan warga, mencatat aspirasi, dan menyalurkan sejumlah bantuan.
Respons Cepat, Tapi Masih Banyak Pertanyaan
Setelah ratas ini, publik menunggu langkah pemerintah berikutnya. Apakah pemerintah hanya fokus pada pemulihan jangka pendek? Ataukah ada keberanian mengambil keputusan besar untuk menertibkan deforestasi yang selama ini menjadi sumber bencana?
Harapan publik meningkat karena pada pertemuan dengan pengungsi, Presiden Prabowo menyampaikan pesan tegas. Kalimat itu langsung memicu respons warga yang merasa selama ini dirugikan oleh praktik curang dan korupsi.
“Kalian suka enggak kalau saya sikat maling-maling semua itu? Uang yang dicuri akan dialihkan ke rakyat,” tegas Prabowo di depan para penyintas.
Jika pernyataan itu juga ditujukan kepada para perusak hutan, pembalak liar, dan aktor yang merusak lingkungan, publik menunggu tindak lanjutnya. Penegakan hukum harus nyata. Pengawasan harus ketat. Perizinan harus ditertibkan.
Karena tanpa kebijakan struktural, bencana akan terus berulang. Dan setelah berbagai janji yang terucap, pertanyaan terbesar tetap sama: apakah pemerintah siap membuktikannya, atau sekedar omon omon belaka?
Leave a comment